PEMKAB DAN DPRD KABUPATEN BANGKA TENGAH KEMBALI LAKSANAKAN SIDANG PARIPURNA TERKAIT RKUA DAN PPAS RAPBD TAHUN 2018 SERTA RAPERDA KABUPATEN BANGKA TENGAH

Humas Bangka Tengah
Juli 21 / 2017

KOBA-Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama DPRD Kabupaten Bangka Tengah telah menyelenggarakan sidang paripurna di ruang sidang DPRD Kabupaten Bangka Tengah (18/7/2017). Hadir dalam sidang tersebut Plt. Bupati Bangka Tengah Ir. H. Ibnu Saleh, MM , Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah Drs. Sugianto, M.Si didampingi oleh asisten dan staf ahli beserta seluruh kepala OPD di Kabupaten Bangka Tengah dan Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah Algafry Rahman, ST beserta Wakil Ketua DPRD Syamsu Hairil, BA dan perwakilan anggota DPRD dari setiap fraksi. Turut hadir juga KAPOLRES Bangka Tengah, DANDIM 0413 Bangka, KAJARI Koba, ketua tim penggerak PKK, ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bangka Tengah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Kabupaten Bangka Tengah.

Dalam sidang tersebut, Plt Bupati Bangka Tengah Ir. H. Ibnu Saleh, MM menyampaikan sambutan Bupati Bangka Tengah mengenai Pengesahan Rancangan Kebijakan Umum Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2018 Dan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2017. Selain itu, Ir. H. Ibnu Saleh juga menyampaikan sambutan keterangan Bupati Bangka Tengah dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap 4 (empat) RAPERDA Kabupaten Bangka Tengah Tahun Sidang 2017.

Pada sambutan pertama, Plt. Bupati Bangka Tengah Ir. H. Ibnu Saleh, MM menyampaikan bahwa pengesahan dan penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran sementara dan prioritas plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka Tengah tersebut merupakan kebijakan daerah dalam rangka memenuhi sasaran pembangunan sebagai pedoman penyusunan APBD tahun 2018 dan perubahan APBD tahun 2017.

Ir. H. Ibnu Saleh menyampaikan struktur anggaran pada KUA dan PPA APBD 2018 terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp. 921.941.191.000,- yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 76.121.500.000,- atau 8,26% dari total pendapatan daerah, Dana Perimbangan sebesar Rp. 733.986.482.000,- atau 79,61% dari total pendapatan daerah. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 111.833.209.000,- atau 12,13 % dari total pendapatan daerah.

Selanjutnya untuk Belanja Daerah sebesar Rp. 994.905.591.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 420.660.445.000,- atau 42,28 % dari total belanja daerah dan belanja langsung sebesar Rp. 574.245.146.000,- atau 57,72 % dari total belanja daerah. Pembiayaan daerah sendiri terdiri dari penerimaan pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2017 sebesar Rp.20.282.706.202,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.3.000.000.000,- sehingga terdapat pembiayaan netto sebesar Rp.17.282.706.202,-.

“Jika kita bandingkan antara pendapatan daerah dan belanja daerah terjadi defisit anggaran sebesar Rp.72.964.400.000,-, dalam hal ini defisit tersebut akan ditutupi seluruhnya dari pembiayaan netto sebagaimana yang telah kami sampaikan, akan tetapi masih terjadi defisit sebesar Rp. 55.681.693.798,-“ ujar Ir. H. Ibnu Saleh, MM.

Telah ada beberapa masukan dari Badan Anggaran DPRD pada saat pembahasan RKUA PPAS 2018 antara lain pada sektor pendapatan, sektor belanja, dan sektor kesehatan dan KB. “Dengan mempertimbangkan KUA dan PPA Tahun 2018, maka perlu kami sampaikan bahwa dalam proses penyusunan RAPBD Tahun 2018 nanti kami akan melakukan evaluasi ulang terhadap beberapa kegiatan,” ujar Plt. Bupati Bangka Tengah Ir. H. Ibnu Saleh, MM.

Dalam sidang tersebut, Ir. H. Ibnu Saleh, MM juga menyampaikan empat Raperda yang telah disampaikan sebelumnya untuk kiranya disetujui dan ditetapkan menjadi Perda meskipun masih terdapat beberapa catatan penting dan saran terhadap Perda tersebut. Keempat Raperda tersebut antara lain Raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Raperda tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dan raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan penyelenggara pendidikan.

Sementara masih terdapat lima Raperda yang belum diterima dan disetujui, “Pemerintah Daerah pada prinsipnya memahami apa yang menjadikan hal tersebut ditunda dalam persetujuannya, untuk itu mohon kiranya dihadapan pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, agar kiranya dapat menjadwalkan kembali pembahasan atas 5 Raperda dimaksud,” ujar Ir. H. Ibnu Saleh dalam sambutan keduanya pada sidang paripurna tersebut.

Adapun kelima Raperda yang masih tertunda adalah Raperda tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada PT. Bangka Tengah Prima Tahun 2017, Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Raperda tentang tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 11 tahun 2015 tentang perangkat desa dan Raperda tentang pencabutan peraturan daerah.

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kantor Bupati Bangka Tengah
Jl. By Pass No. 1 Koba
Bangka Tengah - Bangka Belitung

Instagram: @humas_kab_bateng



Categories : Business Tags : PEMKAB BANGKA TENGAH
Share this post

Your email address will not be published. Required fields are marked *